Jl. Dr. Setiabudi No. 63 Pamulang Tangsel

Header Ads

Pemerintah Bangun Rumah Susun Murah Dekat Stasiun Bogor


Setelah meresmikan pembangunan rumah susun di sekitar Stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) Tanjung Barat, DKI Jakarta, Pemerintah meresmikan pembangunan rumah susun di sekitar stasiun KRL Bogor.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Bogor. Ini merupakan TOD kedua setelah beberapa waktu lalu memulai pembangunan di Stasiun Tanjung Barat.
Dibangunnya TOD ini diyakini memperbaiki tata kelola perkotaan dan kemacetan di Kota Hujan bisa terurai. Pembangunan TOD Stasiun Bogor akan dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan didukung Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Adapun penandatanganan disaksikan langsung Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Ada hal menarik dibalik pembangunan hunian yang terintegrasi dengan Stasiun Bogor. Berikut adalah beberapa fakta yang berhasil dirangkum:

1.Pembangunan TOD Stasiun Bogor Butuh Dana Rp1,6 Triliun

Direktur Operasi Waskita Karya Bambang Rianto mengatakan, perseroan menganggarkan Rp1,6 triliun untuk membangun TOD yang di dalamnya ada apartemen, penjara hingga Stasiun Sukaresmi. Hal ini pun melengkapi pernyataan Direktur Utama Waskita Karya M Choliq yang sebelumnya menyebut anggaran membangun TOD Stasiun Bogor sebesar Rp800 miliar.
“Rp800 miliar itu yang Bekasi dengan luas 3,3 hektar. Kalau Bogor itu Rp1,6 triliun dengan luas 6,6 hektar dan ditambah lagi Paledang (Lapas),” tuturnya.
Demi proyek ini, BUMN harus memindahkan Lapas Paledang
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana memindahkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, Kota Bogor seiring dengan rencana pembangun Transit Oriented Development (TOD) Stasiun Bogor.
Untuk penjara, lanjut Rini, rencana ini sudah disampaikan ke Kmeenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bahwa Lapas yang sudah ada harus dipindah karena lokasinya sangat dekat dengan Istana Presiden.
“Kita sudah sampaikan ke Kemenkumham dan diizinkan asalkan dibangun tempat lain, ada lahan diberikan nanti kita bantu bangun bisa pakai yang lain,”ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk memindahkan Lapas Paledang. Tapi untuk luasnya sendiri, Bima belum mau menyebutkan. “Lahan sudah disiapkan itu ada di wilayah Pasir Jambu, tapi luasnya belum tahu,” kata dia.


Kementerian BUMN bentuk anak usaha untuk membangun TOD Bogor

Untuk menjamin hunian terintegrasi langsung dengan transportasi publik, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana membentuk anak perusahaan BUMN yang tugasnya mengawasi dan mengendalikan penjualan apartemen ini supaya tepat sasaran.
“Jadi kami membuat anak perusahaan untuk menjaga peruntukan MBR tetap untuk MBR,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Anak perusahaan ini, lanjut Rini, akan mengawasi pembelian yang harus benar-benar kepada MBR. Kalaupun harus dijual, anak perusahaan ini yang membeli dan dijual lagi kepada MBR lainnya. Rini mengatakan pembentukan anak perusahaan ini sedang dibicarakan termasuk di dalamnya berapa kisaran harga untuk satu hunian apartemen ini.
“Ini lagi dibicarakan, jadi nanti BTN sisi pembiayaan rumahnya, KAI dan Waskita sebagai pembangunnya. Ini yang dalam proses,” tandasnya.
30% Hunian TOD Bogor Dibangun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
TOD Stasiun Bogor secara konsep akan dibangun komersial area yang di dalamnya ada apartemen yang diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 30% dan masyarakat menengah sekira 60-70%.
“Di komersial area juga ada kaya untuk tempat perbelanjaannya. Ada delapan tower yang akan dibangun dengan rata-rata ada 1.500 unit. Delapan tower itu bentuknya letter L,” ujarnya.


Powered by Blogger.